Bentuk Pelanggaran HAM

Terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Keppres No 50 tahun 1993) mendapat tanggapan positif berbagai kalangan di Indonesia, terbukti dengan banyaknya laporan dari masyarakat kepada Komnas HAM tentang berbagai pelanggaran HAM yang terjadi selama ini, hal ini menunjukkan betapa besarnya perhatian bangsa Indonesia terhadap penegakan hak asasi manusia, dan sekaligus menunjukkan betapa prihatinnya bangsa Indonesia terhadap pelang-garan hak asasi manusia yang selama ini terjadi di Indonesia.( Kombespol. Drs. Susno Duaji, S.H)

Bentuk-bentuk pelanggaran ham yang terjadi di Indonesia tejadi tidak begitu saja, ada beberapa penyebab yang bisa memunculkan pelanggaran HAM. Seperti contoh beberapa pelanggaran HAM sekaligus penyebabnya sebagai berikut:

1. Pendekatan pembangunan yang mengutamakan "Security Approach" dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah.. Beberapa jenis pelang-garan hak asasi manusia dapat terjadi, antara lain;

a. Penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas, tanpa berdasarkan hukum.

b. Pengeterapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrim yang dinilai oleh pemerintah mengganggu stabilitas keamanan yang akan membahayakan kelangsungan pembangunan.

c. Pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUP, khususnya terhadap pers yang dinilai mengkritisi kebijakan pemerintah, dengan dalih mengganggu stabilitas keamanan.

d. Menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luas terhadap pemerintah, karena takut dicurigai sebagai oknum pengganggu stabilitas atau oposan pemerintah (ekstrim), hilangnya rasa aman demikian ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

e. Pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat, karena dikhawatirkan akan menjadi oposan terhadap pemerintah.

2. Sentralisasi kekuasaan yang dilakukan oleh Orde Baru selama lebih kurang 32 tahun, dengan pemusatan kekuasaan pada Pemerintah Pusat nota bene pada figure seorang Presiden, telah mengakibatkan hilangnya kedaulatan rakyat atas negara sebagai akibat dari penguasaan para pemimpin negara terhadap rakyat. Pembalikan teori kedaulatan rakyat ini mengakibatkan timbulnya peluang pelanggaran hak asasi manusia oleh negara dan pemimpin negara dalam bentuk pengekangan yang berakibat mematikan kreativitas warga dan pengekangan hak politik warga selaku pemilik kedaulatan, hal ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan dalam rangka melestarikan kekuasaannya.

3. Kualitas pelayanan publik yang masih rendah sebagai akibat belum terwu-judnya good governance yang ditandai dengan transparansi di berbagai bidang. akuntabilitas, penegakan hukum yang berkeadilan dan demokratisasi. Serta belum berubahnya paradigma aparat pelayan publik yang masih memposisikan dirinya sebagai birokrat bukan sebagai pelayan masyarakat, hal ini akan menghasilkan pelayanan publik yang buruk dan cenderung untuk timbulnya pelanggaran hak asasi manusia seperti;

a. Hilang/berkurangnya beberapa hak yang berkaitan dengan kesejahteraan lahir dan batin yang sebenarnya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan warganya.

b. Hilang/berkurangnya hak yang berkaitan dengan jaminan, perlindungan, pengakuan hukum dan perlakuan yang adil dan layak.

c. Hilang/berkurangnya hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

d. Hilang/berkurangnya hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus bagi anak-anak, orang tua, dan penderita cacat.

e. Hilang/berkurangnya hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

4. Konflik Horizontal dan Konflik Vertikal telah melahirkan berbagai tindakan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia baik oleh sesama kelompok masyarakat, perorangan, maupun oleh aparat, seperti:

a. pembunuhan

b. penganiayaan

c. penculikan

d. pemerkosaan

e. pengusiran

f. hilangnya mata pencaharian

g. hilangnya rasa aman, dll.

5. Pelanggaran terhadap hak asasi kaum perempuan masih sering terjadi, pelanggaran-pelanggaran HAM yang sering terjadi seperti:

a. Kekerasan berbasis gender bersifat phisik, seksual atau psikologis; pe-nganiayaan, pemerkosaan dan berbagai jenis pelecehan.

b. Diskriminasi dalam lapangan pekerjaan.

c. Diskriminasi dalam sistem pengupahan.

d. Perdagangan wanita.

6. Pelanggaran hak asasi anak. Walaupun Piagam Hak Asasi Manusia telah memuat dengan jelas mengenai pelindungan hak asasi anak namun kenyataannya masih sering terjadi pelanggaran hak asasi anak, yang sering dijumpai adalah;

a. kurangnya perlindungan hukum terhadap anak dari segala bentuk ke-kerasan phisik dan mental;

b. menelantarkan anak;

c. perlakuan buruk;

d. pelecehan seksual;

e. penganiayaan;

f. mempekerjakan anak di bawah umur.

7. Sebagai akibat dari belum terlaksananya supremasi hukum di Indonesia, maka berakibat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk;

a. perbedaan perlakuan di hadapan hukum, rakyat kecil merasakan bahwa hukum hanya berlaku bagi mereka, tidak bagi pejabat;

b. menjauhnya rasa keadilan;

c. terjadinya main hakim sendiri sebagai akibat ketidakpercayaan kepada perangkat hukum.

| Supported? |